BOGOR, Saatini.com - Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperluas perannya dalam membantu masyarakat. Organisasi kepemudaan ini membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk mendampingi warga menghadapi berbagai persoalan hukum, sosial, hingga kesulitan mengakses layanan publik.
Pembentukan lembaga tersebut menjadi langkah lanjutan setelah Karang Taruna menggelar Sekolah Advokasi yang melatih hampir 2.000 kader di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Para kader kini memiliki wadah resmi untuk menyalurkan pengetahuan dan keterampilan advokasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan, LKBH hadir untuk memastikan program Sekolah Advokasi memberikan manfaat langsung bagi warga. Dengan adanya lembaga tersebut, kader yang telah mengikuti pelatihan memiliki legitimasi untuk membantu dan mendampingi masyarakat.
"Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," kata Heri di Cibinong, Sabtu.
Hampir 2.000 Kader Dibekali Ilmu Advokasi
Sebelum membentuk LKBH, Karang Taruna Kabupaten Bogor lebih dahulu menjalankan Sekolah Advokasi untuk meningkatkan kemampuan kader dalam memahami persoalan masyarakat. Program tersebut menjangkau hampir 2.000 peserta yang tersebar di 40 kecamatan.
Materi pelatihan mencakup berbagai bidang yang dekat dengan kebutuhan warga. Mulai dari persoalan hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Karang Taruna juga menghadirkan sejumlah praktisi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta. Pembekalan tersebut bertujuan agar kader mampu melakukan pendampingan awal ketika warga menghadapi persoalan di lingkungan masing-masing.
Melalui pelatihan itu, kader diharapkan tidak hanya memahami persoalan secara teori, tetapi juga mengetahui langkah yang bisa ditempuh untuk membantu masyarakat. Kehadiran LKBH kemudian menjadi sarana untuk mengorganisasi peran para kader tersebut.
Warga Masih Kesulitan Mengakses Layanan Publik
Heri menjelaskan, pembentukan program advokasi berangkat dari banyaknya warga yang masih kesulitan menyelesaikan urusan administratif maupun mengakses pelayanan publik. Keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai prosedur sering kali membuat persoalan sederhana menjadi hambatan bagi masyarakat.
Padahal, sebagian masalah tersebut sebenarnya dapat diselesaikan jika warga mengetahui mekanisme dan persyaratan yang berlaku. Karena itu, Sekolah Advokasi diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi masyarakat.
"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," ujarnya.
Dengan dukungan kader yang tersebar di berbagai kecamatan, Karang Taruna berharap masyarakat lebih mudah memperoleh informasi awal ketika menghadapi persoalan. Kader juga dapat membantu warga memahami prosedur sebelum mereka mengurus masalah tersebut ke instansi terkait.
Kader Bantu Warga Mengakses Program Kesehatan UHC
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Karang Taruna adalah pemahaman masyarakat mengenai akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kabupaten Bogor. Heri menilai masih ada warga yang belum mengetahui mekanisme untuk memperoleh layanan kesehatan melalui program tersebut.
Melalui UHC, pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini juga menyediakan kemudahan bagi warga untuk memperoleh layanan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, kader Karang Taruna yang telah mengikuti Sekolah Advokasi diharapkan bisa membantu warga memahami prosedur pelayanan kesehatan. Mereka juga dapat mendampingi masyarakat ketika menghadapi kendala administratif atau birokrasi dalam mengakses layanan.
Peran tersebut menjadi penting karena keterbatasan informasi dapat menghambat masyarakat memanfaatkan program yang tersedia. Dengan pendampingan awal dari kader, warga diharapkan lebih memahami jalur pelayanan yang perlu ditempuh.
Pendampingan Juga Menjangkau Pendidikan dan Perlindungan Anak
Fokus LKBH tidak hanya menyentuh persoalan kesehatan dan hukum. Para kader juga diharapkan mampu memberikan pendampingan awal terhadap masalah pendidikan serta perlindungan perempuan dan anak.
Namun, pendampingan kader akan disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan mereka. Jika persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut, kader dapat meneruskannya kepada lembaga atau instansi yang berwenang.
Pola tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh arahan awal ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, warga tidak harus menghadapi sendiri kebingungan mengenai prosedur atau lembaga yang tepat untuk menangani persoalan mereka.
Karang Taruna Ingin Hadir Lebih Dekat dengan Masyarakat
Heri menegaskan pembentukan LKBH menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi Karang Taruna di tengah masyarakat. Organisasi ini ingin memperluas peran yang selama ini identik dengan kegiatan kepemudaan agar juga menyentuh penyelesaian persoalan sosial.
Keberadaan hampir 2.000 kader yang telah mengikuti Sekolah Advokasi menjadi modal untuk menjalankan upaya tersebut. Melalui lembaga resmi, mereka diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan membantu warga di lingkungan masing-masing.
Heri berharap masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan kader Karang Taruna. Ia ingin pelatihan yang telah berjalan tidak berhenti sebagai kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi berlanjut menjadi pelayanan nyata bagi warga.
"Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," kata Heri.
Dengan pembentukan LKBH dan penguatan kemampuan kader, Karang Taruna Kabupaten Bogor berupaya membangun jalur pendampingan masyarakat yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga. Program ini diarahkan untuk membantu persoalan hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, serta akses pelayanan publik melalui pendampingan awal dan koordinasi dengan instansi terkait. (*)
Tinggalkan Komentar